ISTILAH PERPAJAKAN

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk

badan lainnya.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan

usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari

luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar

Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih

untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak>

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau

jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling

lama 3 (tiga) bulan takwim.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau

bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara

melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan

usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah

yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLN) adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih

besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang

dikurangkan dari pajak yang terutang.

Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak

karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,

ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas

penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang

terutang.

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai

keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat

oleh suatu hubungan kerja.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca

dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan

pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian

tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan

pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak untuk Wajib Pajak tertentu.”

Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik

Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak

secara on-line.

Reversal/penyesuaian data penerimaan adalah proses penambahan, pengurangan, dan

perubahan data pembayaran setoran pajak yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak dengan Kantor Penerima Pembayaran pada saat pelaksanaan

rekonsiliasi dan klarifikasi agar data yang bersangkutan sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya.

Daftar Nominatif Penerimaan yang selanjutnya disebut DNP adalah rincian

penerimaan negara yang ditandatangani oleh dan menjadi tanggung jawab pejabat

Kantor Penerima Pembayaran dan disahkan oleh pejabat Kantor Perbendaharaan

dan Kas Negara (KPKN).

Rekaman Data DNP yang selanjutnya disebut RDD adalah data daftar penerimaan

setoran pajak yang tersimpan dalam media digital (disket, CD ROM, atau media

penyimpan data lainnya) yang isinya harus sama dengan DNPnya .

SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak/Penyetor digunakan atau berfungsi

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor

Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti/tanda pembayaran dengan

bentuk, ukuran dan isi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SSP Khusus adalah bukti/tanda pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor

Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan

menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya, dan mempunyai fungsi yang

sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.

Nomor Transaksi Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut NTPP adalah nomor

bukti/tanda pembayaran/penyetoran pajak yang diterakan pada SSP yang

digunakan dalam sistem pembayaran pajak secara on-line, yang dihasilkan oleh

suatu mesin penomoran dengan formula rahasia yang dimiliki Direktorat Jenderal

Pajak.

Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti/tanda

transaksi penyetoran pajak yang diterbitkan oleh Bank yang dicantumkan pada

SSP khusus dengan menggunakan suatu sistem penomoran yang dimiliki oleh

Bank sebagai Kantor Penerima Pembayaran setoran pajak on-line.

Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti/tanda transaksi

penyetoran pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pos yang dicantumkan pada SSP

khusus dengan menggunakan suatu sistem penomoran yang dimiliki oleh Kantor

Pos sebagai Kantor Penerima Pembayaran setoran pajak on-line.

Bukti Setor adalah bukti/tanda pembayaran atas penyetoran pajak terutang yang

dikeluarkan oleh Kantor Penerima Pembayaran dan ditandatangani oleh petugas

yang berwenang menerima pembayaran/penyetoran pajak serta dibubuhi stempel

Kantor Penerima Pembayaran.

e-SPT adalah Aplikasi pengiriman SPT secara elektronik

e-Registration adalah Pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik

BKPM > Badan Koordinasi Penanaman Modal > Capital Investment Coordinating Board

BPKP > Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan > The Development Finance Comptroller / State Comptroller Agency

BAPEPAM > Badan Pengawasan Pasar Modal > Capital Market Supervisory Board

BPSP > Badan Penyelesaian Sengketa Pajak > Tax Dispute Settlement Agency

Badora	Badan dan Orang Asing, KPP	Foreign Corporate & Individual (Badora) Tax Service Office
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Board
BPN	Badan Pertanahan Nasional	National Land Agency
BUPLN	Badan Urusan Piutang dan Lelang Nasional	The State Agency For Receivables And Auctions
BUT	Badan Usaha Tetap	Permanent Establishment (PE)
	Bank Persepsi	Tax Payment Bank (Bank Persepsi)
BKP	Barang Kena Pajak	Taxable Good(S)
BBN	Bea Balik Nama	Title Transfer Tax (Esp. Vehicles)
BM	Bea Meterai	Stamp Duty
BPHTB	Bea Pengalihan Hak Tanah & Bangunan	Land And Building Title Transfer Duty
	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Acknowledgement Of Audit Results
	Berita Acara Pemusnahan	Destruction Report, Destruction Declaration
	Buku Petunjukkan Pengisian	Instruction Booklet
DPP	Dasar Pengenaan Pajak	Tax (Imposition) Base, Tax Basis
DJBC	Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	The Directorate General Of Customs And Excise
DJLK	Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	The Directorate General Of Financial Institutions
DJP	Direktorat Jenderal Pajak	The Directorate General Of Taxation (DGT)
DPP	Direktur Peraturan Pajak	The Director Of Tax Regulations
	Faktur Pajak	Tax Invoice(S)
	Faktur Pajak Pengganti	Revised Tax Invoice(S)
	Fiskal Luar Negeri	Exit Tax Or Departure Tax
IKPI	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia	Indonesian Tax Consultants Association
JKP	Jasa Kena Pajak	Taxable Service(S)
KPP	Kantor Pelayanan Pajak	Tax Service Office(S)
Karikpa	Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak	Tax Audit And Investigation Office
KPKN	Kantor Perbendaraan Dan Kas Negara	The State Treasury
KPMB	Kantor Perusahaan Masuk Bursa	Office For Publicly Listed Companies
KUP	Kantor Umum Pajak	Public Tax Office
Kanwil	Kantor Wilayah	Regional Office
KB	Kawasan Berikat	Bonded Zone(S)
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Integrated Economic Development Zone(S)
Kikpan	Kepala Bidang Pemeriksaan Dan Penyidikan (Pajak)	Section Head Of The Tax Audit And Investigation Office
Kasi	Kepala Seksi	Section Head(S)
Kasubdit	Kepala Sub-Direktorat	Sub-Directorate Head(S)
Kasubsi	Kepala Sub-Seksi	Sub-Section Head(S)
KEPMEN	Keputusan Menteri	Ministerial Decree(S)
KUP (UU)	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU)	The General Tax Provisions And Procedures Law
	Ketua Majelis (Bpsp)	Presiding Judge (Tax Dispute Settlement Agency)
KLU	Kode Lapangan Usaha	Business Field Code
KBH	Kontrak Bagi Hasil	Production-Sharing Contract (PSC)
KK	Kontrak Karya	Contract Of Work (Cow)
KP	Kuasa Pertambangan	Delegated Mining Rights
MPP	Majelis Pertimbangan Pajak (Sudah Dibubarkan)	Tax Supreme Court (Defunct)
NJKP	Nilai Jual Kena Pajak (PBB)	Taxable Sales Value (L&B Tax)
NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak (PBB)	Land & Building Tax Imposition Base, Or Tax Object Sales Value
NPPKP	Nomor Penegasan Pengusaha Kena Pajak	Taxable VAT Entity Confirmation Number
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Tax ID Number / Tax Registration Number
NPP	Nota Perhitungan Pajak	Tax Calculation/Computation Memo
PBB	Pajak Bumi & Bangunan	Land & Building Tax (L&B Tax)
	Pajak Keluaran	Output VAT
	Pajak Masukan	Input VAT
	Pajak Pembangunan	Development Tax (For District/Regency Level)
PPh	Pajak Penghasilan	Income Tax
PPnBM	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Luxury Sales Tax (LST), Or Sales Tax On Luxury Goods
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax (VAT)
	Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut	Non-Collected VAT
PTLL	Pajak Tidak Langsung Lain	Other Indirect Taxes
PE	Pedagang Eceran	Retail Merchant / Retail Trader
	Pekerjaan Bebas	Self-Employment / Freelance Work
	Pembangunan Sendiri	Independent Construction
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang	Export Declaration(S)
PHP	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	Notification Of Tax Audit Findings
PIB	Pemberitahuan Impor Barang	Import Declaration(S)
PLK	Pemeriksaan Lengkap Kantor	Comprehensive Office Tax Audit(S)
PLL	Pemeriksaan Lengkap Lapangan	Comprehensive Field Tax Audit(S)
PSK	Pemeriksaan Sederhana Kantor	Simple Office Tax Audit(S)
PSL	Pemeriksaan Sederhana Lapangan	Simple Field Tax Audit(S)
	Pemeteraian Kemudian	Postdated Duty Stamp(S)
PP	Pemungut Pajak	VAT Collector
PMA	Penanaman Modal Asing	Foreign Capital Investment
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri	Domestic Capital Investment
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Non-Taxable Income
PKP	Pengusaha Kena Pajak	VAT Enterprise(S) / Taxable Enterprise(S)
PKP PE	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran	Retail-Trade Taxable Enterprise(S)
PKP rekanan	Penugsaha Kena Pajak Rekanan	VAT-Collector Counterpart(S)
	Permohonan Meninjau Kembali	A Request For Reconsideration / Judicial Review
	Permohonan Penundaan Pajak	Tax Deferment Request(S)
	Pertimbangan Risalah Penyelesaian Keberatan	(Tax) Auditor’s Objection Memorandum
	Restitusi Pajak	Tax Refund(S)
	Secara Jabatan	Ex Officio
	Seksi Penerimaan Dan Keberatan	Receiving And Objection Section
	Surat Banding Pemohon	An Appeal(S)
	Surat Bantahan Pemohon	Response To An Appeal Summation
SE	Surat Edaran	Circular (Letter)
	Surat Keberatan	Objection (Letter)
SKB	Surat Keputusan Banding	Appeal Decision (Letter)
SKK	Surat Keputusan Keberatan	Objection Decision (Letter)
SKKPP	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak	Tax Overpayment Decision (Letter)
SKPIB	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga	Interest Repayment Decree
SKPPKP	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Advance Tax Overpayment Refund Decree
SKPPKP	Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Taxable Enterprise Confirmation (Letter)
SKB	Surat Keterangan Bebas	Exemption Certificate(S)
SKF	Surat Keterangan Fiskal	Tax Clearance Certificate/Letter
SKFLN	Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri	Fiscal Exit (Departure) Tax Payment Slip
SKT	Surat Keterangan Tarif	Tax Relief Certificate
SKP	Surat Ketetapan Pajak	Tax Assessment (Letter)
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Tax Underpayment Assessment (Letter)
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	Additional Tax Underpayment Assessment (Letter)
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	Tax Overpayment Assessment (Letter)
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil	Nil Tax Assessment (Letter)
	Surat Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut	Non-Collected VAT Certificate
	Surat Paksa	Distress Warrant
	Surat Panggilan	Summons (Letter)
SPS	Surat Panggilan Sidang	Hearing Summons (Letter)
SPHP	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	Notification Of Tax Audit Findings
SPM	Surat Pemberitahuan Masa	Periodic Tax Return (Usually Monthly)
SPOP	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak	Tax Object Notification (Letter) (L&B Tax)
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB)	Notification Of Tax Due (L&B Tax)
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan	Annual Tax Return
SPK	Surat Peninjauan Kembali	Request For Reconsideration
	Surat Peringatan	Reminder Letter
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak	Tax Overpayment Refund Order
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak	Instruction Letter To Pay
SPPP	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak	Tax Audit Order, Or Tax Audit Instruction Letter
SPPSS	Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus	Immediate And Total Tax Collection Order(S)
SPPB	Surat Perintah Penyerahan Barang	Delivery Order(S)
	Surat Pernyataan Persetujuan	Declaration Of Acceptance
	Surat Pernyataan Persetujuan Atas Hasil Pemeriksaan Pajak	Declaration Of Acceptance Of (The) Tax Audit Findings
SPPB	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang	Approval For The Export Of Goods, Goods Export Approval
SSBC	Surat Setoran Bea Cukai	Excise Payment Slip(S)
SSBPHTB	Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Land And Building Duty Payment Slip
SSP	Surat Setoran Pajak	Tax Payment Slip(S)
SSPNBP	Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak	Non-Tax State Revenue Payment Slip
SS	Surat Sita	Confiscation Letter(S)
STP	Surat Tagihan Pajak	Tax Collection Letter(S)
	Surat Tegoran	Warning Letter(S)
	Surat Uraian Banding	Appellee’s Brief
TBPFLN	Tanda Bukti Pajak Fiskal Luar Negeri	Fiscal Exit Tax Payment Slip(S)
UU KUP	Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	General Tax Provisions And Procedures Law /
		Law On General Tax Provisions And Procedures